๐Ÿ”ฅ Terkini Berita Utama Nasional Teknologi Ekonomi Hiburan Olahraga Info Loker Otomotif Tips dan Trik Pertanian Sumatera Selatan Internasional
Kategori Berita 12 Kategori

© 2026 Kabar AI. Portal Berita Cerdas Terkini.

Nasional

YLBHI Serukan Pembahasan Ulang RUU Reforma Agraria

RI

Rian Ardiansyah

Editor Kabar AI ยท Diterbitkan 23 September 2026, 17:31 WIB

โœ“ Terverifikasi
Wednesday, 23 September 2026 - 17:31 Rian Ardiansyah Penulis: Rian Ardiansyah 103 x dibaca 2 mnt baca
Audio Berita AI

YLBHI Serukan Pembahasan Ulang RUU Reforma Agraria
๐Ÿ’ก

Intisari Berita (AI Summary)

Poin Kunci
  • YLBHI kritisi pengesahan RUU Reforma Agraria yang cepat dan minim partisipasi
  • RUU disahkan tanpa konsultasi publik, menimbulkan risiko konflik agraria
  • YLBHI menyerukan DPR buka kembali pembahasan dan meninjau ulang RUU
  • Proses pengesahan hanya tiga hari, jauh lebih singkat dibanding praktik sejenis

YLBHI mengkritik pengesahan RUU Reforma Agraria yang berlangsung hanya dalam hitungan hari dan tanpa melibatkan masyarakat luas. Organisasi ini menilai proses tersebut terlalu cepat dan menimbulkan kekhawatiran akan ketidakadilan dalam distribusi tanah. Akibatnya, YLBHI meminta DPR membuka kembali pembahasan RUU tersebut agar partisipasi publik dapat terwujud.

RUU Reforma Agraria, yang dirancang untuk memperbaiki sistem kepemilikan tanah di Indonesia, resmi disahkan pada 20 Agustus 2026. Meskipun tujuan reformasi penting, prosedur yang dipakai tidak mengikuti standar konsultasi publik yang biasanya melibatkan stakeholder dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk petani, pengusaha, dan akademisi.

Menurut YLBHI, tiga hal utama menjadi sorotan kritis: pertama, proses pengesahan berlangsung hanya tiga hari, jauh lebih singkat dibandingkan praktik sejenis. Kedua, tidak ada mekanisme konsultasi publik yang transparan. Ketiga, tidak ada jaminan mekanisme peninjauan ulang jika terjadi ketidaksesuaian dengan kepentingan rakyat.

Kekhawatiran YLBHI menyoroti potensi konflik agraria yang dapat muncul akibat ketidakjelasan hak atas tanah. Tanpa proses konsultasi, masyarakat berisiko kehilangan akses ke tanah yang menjadi mata pencaharian. Selain itu, ketidakpercayaan publik terhadap lembaga legislatif dapat meningkat, mengakibatkan ketegangan sosial.

Sebagai langkah konkret, YLBHI menyerukan DPR membuka kembali forum pembahasan RUU, memperpanjang periode konsultasi, dan menyiapkan mekanisme peninjauan ulang. Organisasi ini juga mengajak publik untuk ikut serta dalam dialog publik, menuntut transparansi, serta menegaskan bahwa reformasi agraria harus didasarkan pada partisipasi dan keadilan.

Tentang Penulis

RI

Rian Ardiansyah

Tim redaksi Kabar AI terdiri dari jurnalis dan editor berpengalaman yang berkomitmen menyajikan berita akurat, analisis mendalam, dan perspektif yang bermakna bagi pembaca Indonesia. Setiap artikel melalui proses verifikasi fakta dan penyuntingan editorial sebelum diterbitkan.

Pelajari lebih lanjut tentang tim redaksi kami โ†’

Bagaimana Tanggapan Anda?

Pilih reaksi Anda untuk memberikan umpan balik pada artikel ini.

Bagikan Informasi Ini:
Bagikan ke WhatsApp
Tautan artikel berhasil disalin! ๐Ÿ“‹
Rian Ardiansyah

Rian Ardiansyah

Jurnalis Terverifikasi KAI-W-010385

Jurnalis Investigasi & Peristiwa Nasional

Wartawan pemegang sertifikasi Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Utama yang berfokus pada investigasi peristiwa nasional, kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, dan isu kemasyarakatan.

Komentar

Tinggalkan Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

๐Ÿ’ฌ Share WA
Newsletter

Dapatkan Update Terkini

Berlangganan newsletter kami dan jadilah yang pertama menerima ringkasan berita pilihan.

Kami menjaga privasi Anda. Bebas spam.

K

Pasang Aplikasi Kabar AI

Akses berita terkini lebih cepat langsung dari layar HP Anda.